Jakarta, Juni 2026 – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi perpajakan yang semakin intensif sepanjang tahun 2026. Berbagai kebijakan baru diterapkan dengan fokus pada digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis pajak untuk mendukung penerimaan negara. Salah satu perubahan terbesar tahun ini adalah implementasi penuh sistem Coretax yang kini menjadi tulang punggung administrasi perpajakan nasional. Sejak awal tahun, seluruh proses administrasi perpajakan secara bertahap dialihkan ke sistem Coretax DJP. Platform ini menggantikan berbagai layanan lama yang sebelumnya tersebar pada beberapa aplikasi berbeda. Dengan sistem terintegrasi tersebut, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga berbagai layanan administrasi lainnya dalam satu platform digital. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa implementasi Coretax bertujuan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperkuat pengawasan berbasis data. Sistem ini memungkinkan integrasi informasi perpajakan secara lebih akurat sehingga dapat mengurangi kesalahan pelaporan serta meningkatkan transparansi. Hingga kuartal pertama 2026, jutaan wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax sebagai bagian dari proses transisi menuju sistem perpajakan digital yang lebih modern. Selain digitalisasi layanan, pemerintah juga menegaskan bahwa tidak terdapat kenaikan tarif pajak secara umum pada tahun 2026. Kebijakan fiskal tahun ini lebih diarahkan pada peningkatan kualitas administrasi dan optimalisasi kepatuhan daripada menambah beban pajak baru bagi masyarakat maupun dunia usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam menyusun perencanaan bisnis mereka. Di sisi lain, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi baru yang memperkuat pengawasan dan efektivitas pemungutan pajak. DJP mengoptimalkan pemanfaatan data yang diperoleh melalui Coretax untuk melakukan pengawasan berbasis risiko. Teknologi analitik dan machine learning mulai digunakan untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak sehingga proses pengawasan menjadi lebih terarah dan efisien. Perubahan signifikan juga terjadi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menerbitkan aturan baru yang mempersempit kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan fasilitas perpajakan benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu, sekaligus mendorong UMKM yang telah berkembang untuk bertransisi menuju sistem perpajakan yang lebih sesuai dengan skala usahanya. Menurut DJP, perubahan kebijakan UMKM bukan dimaksudkan untuk menambah beban usaha, melainkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan mendorong tata kelola bisnis yang lebih baik. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program edukasi dan pendampingan guna membantu pelaku UMKM beradaptasi terhadap ketentuan baru tersebut. Dalam bidang pelaporan pajak, seluruh SPT Tahunan kini diarahkan untuk disampaikan secara elektronik melalui Coretax. Penggunaan sistem digital ini memungkinkan pengisian data secara otomatis atau pre-populated berdasarkan informasi yang telah tersedia dalam basis data DJP. Akibatnya, kualitas data pelaporan meningkat dan potensi kesalahan pengisian dapat diminimalkan. DJP mencatat bahwa implementasi sistem baru telah menghasilkan data yang lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Bahkan, nilai pajak kurang bayar yang dilaporkan dalam SPT mengalami peningkatan signifikan karena sistem mampu melakukan konsolidasi data secara lebih komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat integritas administrasi perpajakan. Pemerintah juga terus memperbaiki kualitas layanan Coretax melalui pemeliharaan dan penyempurnaan sistem secara berkala. Beberapa kali dilakukan jadwal downtime untuk memastikan stabilitas layanan dan peningkatan performa aplikasi. Langkah ini dilakukan agar sistem dapat mengakomodasi jutaan transaksi perpajakan setiap harinya dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Di tingkat internasional, Indonesia mulai mempersiapkan implementasi kebijakan Pajak Minimum Global yang merupakan bagian dari kesepakatan internasional OECD. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke negara dengan tarif pajak rendah. Implementasi aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan adil. Para pengamat menilai bahwa tahun 2026 menjadi titik penting dalam sejarah reformasi perpajakan Indonesia. Fokus pemerintah tidak lagi semata-mata pada peningkatan tarif atau penambahan jenis pajak, melainkan pada modernisasi sistem, penguatan basis data, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan dukungan teknologi dan regulasi yang semakin matang, sistem perpajakan Indonesia diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, dan mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Masyarakan juga dapat meminta dukungan dari konsultan pajak profesional agar mempermudah proses pelaporan pajak. Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih modern dan terpercaya. Bagi wajib pajak, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk beradaptasi dengan era digital perpajakan, memanfaatkan layanan Coretax secara optimal, serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, reformasi perpajakan diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.